Kementerian Kehutanan akan mengumpulkan pakar untuk membuat konsep konservasi dan rehabilitasi hutan di Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan Darori mengatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun ini sedang mempersiapkan program konservasi dengan membentuk sebuah Yayasan Konservasi Indonesia.
Menurut Darori, Yayasan Konservasi Indonesia akan melibatkan sejumlah pakar dan tokoh Indonesia, seperti mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Para pakar kelak akan menjadi semacam konseptor dan pembina program pelestarian hutan,” kata dia saat dihubungi di Yogyakarta.
Dia mengatakan selain melibatkan pakar, Kemenhut juga akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Lampung. “Kami akan kumpulkan pakar dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki pemikiran yang konsisten tentang pelestarian hutan,” katanya.
Kerusakan hutan di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di hutan konservasi disebabkan aksi perambahan dan penebangan liar. Luas hutan konservasi yang mencapai 37 persen dari luasan wilayah hutan di Konawe Selatan, mencapai 80,415, adalah salah satu jenis hutan yang mendapat perhatian atas kerusakan tersebut.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra yang menjadi penanggungjawab atas perlindungan melakukan koordinasi lintas sektoral dengan menggelar rapat pembahasan rencana pengelolaan jangka menengah kedua (RPJM II) Suaka Margasatwa di Konawe Selatan.
Dalam pertemuan itu terungkap, kurangnya penjagaan hutan konservasi dan hutan lindung lainnya, di Konawe Selatan akibat minimnya jumlah petugas lapangan yang aktif memonitoring hutan. Selain itu, juga anggaran untuk pengawasan masih sangat terbatas, termasuk kerusakan hutan ini bukan saja masyarakat yang turut, tetapi ada oknum-oknum petugas dan para cukong.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menteri Negara bidang Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Perdesaan Inggris Jim Paice (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim (tengah) sebelum acara pembukaan Konferensi Kehutanan Indonesia di Jakarta kemarin.
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan mendedikasikan tiga tahun terakhir pemerintahannya untuk menjaga kelestarian hutan tropis Indonesia.
Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang prolingkungan terutama hutan. Presiden mengungkapkan, kesuksesan Indonesia dan dirinya dalam menjaga hutan sekarang ini akan sangat menentukan masa depan generasi mendatang. Hutan tropis Indonesia tidak hanya berperan besar dalam mengurangi polusi udara dunia, tapi juga menjadi sumber kehidupan ekonomi dan sosial.
Brazil, negara di Amerika Latin yang memiliki keanekaragaman hutan dan luasan hutan tertinggi di dunia itu, diklaim sukses menjaga hutannya dari perusakan dan penebangan. Mekanisme dan sistem di negara itu bisa dicontoh dan diadaptasikan bagi pengelolaan hutan di Indonesia.
Dalam konferensi pers Governors’ Climate and Forests (GCF) Task Force Annual Meeting 20-22 September 2011, Senin (19/9/2011) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Koordinator GCF Brasil, Mariana Pavan, mengatakan, negara yang jauh lebih dulu menerapkan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) itu membangun kerja sama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Pada tahun 2008, sebuah proposal Sahara Forest Project, sebuah solusi berkesinambungan luar biasa bagi kelangkaan sumber daya yang akan mengubah padang gurun Sahara menjadi sumber makanan, air, dan energi. Norwegia dan Yordania baru-baru ini menanda tangani kesepakatan untuk pengembangan sistem perintis Sahara Forest Project di sejengkal lahan di kawasan pantai di Yordania. Kelompok ini juga akan melakukan sejumlah penelitian di Yordania, dengan dukungan finansial dari otoritas Norwegia.
Lokasi ujicoba yang dipilih adalah lahan seluas 200 ribu meter persegi di Aqaba, sebuah kota pesisir di selatan Yordania, dekat dengan pantai Laut Merah. Perjanjian ini juga mengamankan sebuah lahan tambahan seluas 2 juta meter persegi untuk ekspansi berikutnya. Sahara Forest Project menggabungkan Concentrated Solar Power (CSP) dan rumah kaca air laut untuk menyediakan energi terbaharui dan solusi agrikultural berkesinambungan dalam jumlah besar, pada dasarnya mengubah salah satu lingkungan paling tidak ramah menjadi oasis yang subur.
Rumah kaca air laut menggunakan tenaga surya untuk mengubah air laut menjadi air segar yang kemudian digunakan untuk menyirami sayuran dan ganggang segar (untuk menyerap CO2). CSP menyediakan energi untuk menghidupkan seluruh operasi. CSP menggunakan ribuan cermin untuk mengarahkan cahaya matahari ke sebuah pemanas air, memanaskannya sampai suhu 1000 Fahrenheit lebih. Pemanas ini memproduksi uap, yang menggerakkan sebuah turbin untuk menciptakan energy.
Sahara Forest Project diciptakan oleh arsitek biomimikri Michael Pawlyn, desainer rumah kaca air laut Charlie Paton, dan insinyur struktur Bill Watts. Pada tahun 2009, trio ini bergabung dengan Bellona, sebuah NGO lingkungan internasional yang berbasis di Norwegia, dan mempresentasikan proposal mereka di COP15 pada bulan Desember 2009. Umpan balik positif membawa lebih banyak presentasi, termasuk satu presentasi di Oslo Juni tahun lalu, dihadiri oleh Yang Mulia Raja Abdullah II dari Yordania. Raja begitu terkesan dengan proyek ini sampai dia mengundang tim SFP ke Yordania pada bulan Oktober untuk mendiskusikan studi kelayakan yang membuka pintu untuk kesepakatan ini.
Tim SFP akan melakukan penelitian mendalam tahun ini dan mengembangkan sebuah pusat demonstrasi pada tahun 2012. Pengembangan komersil mungkin akan dimulai pada tahun 2015. Menurut tim ini, fasilitas-fasilitas seperti di Aqaba memiliki potensi yang besar yang menguntungkan lingkungan. Mereka bisa mengurangi masalah kekurangan makanan dan air, menghasilkan biofuel tanpa bersaing dengan produksi pangan, dan berkontribusi untuk usaha penghijauan di area-area padang gurun. Ditambah produksi tumbuh-tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfir.
Pulau Marsegu atau pulau kelelawar merupakan Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10327/Kpts-II/2002, tanggal 30 Desember 2002, luasnya 240,20 Ha. Wilayah lautnya merupakan Taman Wisata Alam Laut seluas 10.000 Ha ditetapkan dengan SK Menhutbun No. 114/Kpts-II/1999, tanggal 05 Maret 1999. Secara Administratif pulau Marsegu termasuk dalam Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
